Bulan-bulan ini seringkali digaduhkan oleh proses-proses PILPRES (Pemilihan Presiden) dengan 2 hastag #ganti presiden dan #2019tetapjokowi. Iklim percalonan ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, katakan di tahun 2004 banyak yang mencemaskan dengan jumlah partai yang meningkat dan bahkan melawati  200 partai yang turut ikut dalam menghidupan demokrasi di negara ini. Tapi di tahun depan (2019) dengan jumlah partai sekitar 20 partai politik dapat membuat iklim politik di Indonesia seakan gabuh di bumi Nusantara. Memang tak sebanyak di di 2004 peserta yang mengikuti pemilu.  Tapi politik kini hari  yang menentukan warna politik Cuma 2 partai besar yaitu, PDI-P dan partai Gerindra. Partai-partai lainnya hanya pelengkap dalam koalisi antar partai, dan partai-partai yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir tampaknya belum mampu menembus dominasi pemain lama.  Dan lebih Menariknya saat ini sebenarnya berupa pengulangan lawan dari  rival yang sama pada tahun lalu (Pemilu 2014)  lalu.

Fenomena adalah ukuran atas realitas, fenomena kadang berakhir menjadi realita namun kadang pula hanya menjadi suata wacana yang mengawang. Menariknya dalam proses hubungan pilpres 2019 dengan penyelenggaran pemerintahan Jokowi Widodo adalah prihal model hubungan politik antar aktor. Interaksi berlangsung antar elite penguasa (state actor) dan masyarakat (society actor). Oleh demikian, sulit terhindarkan bilamana kemudian kompetisi kepentingan antar elite penguasa dan masyarakat menjadi dominan dalam proses politik.

Serta ada hal pertanyaan mendasar dalam praktik politik di 2019 yakni bagaimana nantinya para kadidat dapat membawa visi dan misi Indonesia kedepannya sebagai negara yang keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa menerapkan standar wajah ganda di masyarakat. Satu wajah menentukan wajah penuh harapan untuk perbaikan, dan wajah lainnya penuh kegundahan serta sisi gelap berburu kekuasaan jabatan.

Interaksi Politik dan Domokrasi

Sebagaimana dalam karya De La Democratie en Amerique, dalam kutipan Hardiman, ada dua aspek yang menjadi menjadikan berbeda dalam demokrasi yakni sistem demokrasi dan etos demokratik. Sistem demokratik adalah prosedur demokratik dan manajemen pemerintahan demokratik – didalamnya include sistem hukum demokratik birokrasi pemerintah demokratik, dan proses legislasi keputusan-keputusan publik secara demokratik. Sedangkan etos demokratik adalah formasi nilai-nilai demokratik di masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat warga (civil society ) yang kokoh.

Jalannya,  demokratisasi Indonesia selama 20 tahun pada Mei 2018, tidak banyak menghasilkan perubahan-perubahan signifikan. Di awal reformasi, Presiden Habibie (Mei 1998-Oktober 1999) telah mengambil inisatif untuk membebaskan tahanan politik, membuka ruang kebebasan pers, serta menghapus formasi pembatasan partai-partai politik, yang juga di eranya dwi fungsi militer dihapus. (Gun-gun, Media Komunikasi Politik 2018)

Eranya Presiden  Abdurrahman Wahid (Gusdur) (Oktober 1999-Juli 2001) melanjutkan aspek penguatan sosio kultural masayarakat warga dengan komitmennya yang kuat untuk menggalang saling pengertian diantara kelompok-kelompok religius dan etnis yang berbeda-beda di dalam negeri.  Kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi, beberapa kali amandemen UUD 1945, pemilu presiden secara langsung, melahirkan lembaga antikorupsi, dan lain-lain merupakan prestasi yang tidak bisa dianggap remeh untuk sebuah negara yang selama lebih tiga dasawarsa berada dalam cengkraman rezim otoriter.

Di Era Soesilo Bambang Yudiyoono (SBY) (2004-2014), telah terjadi kolonialisasi pasar dan kolonialisasi birokrasi  yang disebabkan oleh tensi politik yang diidentifikasi oleh adanya penguatan uang. Dalam pemerintah SBY membuka peluang bagi apa yang disebut oleh Habermas “kolonialisasi” pasar atas berbagai wilayah kemasyarakatan, baik itu pendidikan, pelayanan-pelayanan publik, media massa. Sehingga krisis solidaritas tak terelakan. Akibatnya sekarang birokrasi diperlemah demi kepentingan-kepentingan pasar dan pemasaran.

Periodisasi kerja kabinet kerja Jokowi dan Jusuf Kalla (2014-2019). Sejumlah persoalan naek kepermukaan di awal pembentukan pemerintahan baru – yang erat hubungan politik Jokowi dengan partai-partai di dalam maupun diluar kekuasaan yang menjadi variabel yang berpengaruh pada pelambatan laju kabinet kerja Jokowi. Namun alasan tersebut sudahlah tidak relevan lagi, mengingat hubungan dalam koalisi partai politik sudah mencair sehingga sukses atau tidaknya kepemerintahan di nilai oleh masyarakat dalam kemanfaatannya bagi banyak orang.

Namun Kita perlu optimis bahwa persoalan demokrasi yang berada di Indonesia masih berjalan dalam aspek kewajaran. Data yang dirilis dalam Survei Nasional oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terhadap 1.220 responden pada 10-20 Desember 2015 dan dirilis di awal 2016, menunjukan data, 72% masayarakat yang disurvei masyarakat percaya  bahwa Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar, 15,2% kearah yang salah, dan 12,7% tidak tahu.

Meskipun demikian, ada beberpa catatan yang harus menjadi bahan pelajaran yang harus menjadi catatan yang membuat kita mesti hati-hati dalam menjaga dan merawat keutuhan negara Republik Indonesia.  Misalnya dalam kasus Kemerdekaan Beragama Berkeyaninan (KBB) mendapatkan sorotan penting dalam berdemokrasi dan bernegara.

“Sepanjang Pilkada 2017 di Pulau Jawa, Wahid Foundation mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Perbedaan dan tindakan ini mengandaikan jika dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan. Peristiwa terjadi paling banyak di DKI Jakarta 24 peristiwa menjelang putaran satu dan dua. Berikutnya Jawa Barat dengan 3 peristiwa dan Banten 1 peristiwa.“ Ujar Yenny dalam Laporan Tahunanan KBB di Hotel Jakarta.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam praktik pemangku kekuasaan ada tiga pola interaksi politik yang harus mendasari pemangku kekuasan yakni, pola melengkapi, mengakomodasi, dan menyayangi. Sehingga semua pihak lebih dapat berpartisipasi dalam memilih demokrasi berdasarkan konsensus (kesepakatan).

Aspirasi publik juga jelas harus lebih di dahulukan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat dari pada aspirasi privat di kalangan-kalangan tertentu, seperti perusahaan-perusahaan bisnis, dan elite-elite politik. Dengan iklim demikian dapat menumbuhkan partisipasi yang kuat dalam tataran masyarakat, karena penilaian masyarakat terhadap penguasa memberikan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhannya  dan mendorong keinginan agar individu dalam masyarakat melakukan strategi pembangunan dari bawah keatas (bottom up).

Realitas dan Harapan Kaum Muda

Menelisik kembali kepada awal mula kemerdekaan Indonesia, disana banyak hal yang pemuda lakukan dalam memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia ini – tidak hanya dengan mengangkat senjata tetapi juga memberikan pencerahan dan pemikiran tentang membangun bangsa dan negara.

Manifesto politik 1925 misalnya banyak pemuda yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda berupaya merumuskan dan melahirkan beberapa prinsip perjuangan. Setidaknya ada 3 hal yakni mempersatukan (unity), mensetarakan (equality), dan memerdekakan (liberty).  Dan di tahun 1928 dalam Kongres Pemuda II menjadikan langkah pemuda lebih besar dengan mengikrarkan bersama sebuah masyarakat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”, yakni Indonesia.

Momentum demikian, berusaha menyampaikan upaya konsolidasi bahwa kaum muda memiliki kekuatan politik dalam masayarakat dan berani bersama-sama memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara yang di cita-citakan.

Namun, masalah di kaum muda yang hari ini dikenal dengan generasi “Z” atau milenial adalah tingkat skeptismenya masih terbilang tinggi. Skeptisme yang lahir dalam kalangan kaum muda lahir karena kemampuan dan kematangan kapasitas intelektual, sosial dan organisasi masih terbilang lemah sehingga output politiknya hanya sekedar mengikuti pilihan senior-senior dimana mereka menginjakkan kakinya, tidak lahir karena daya kritis kaum muda dalam merambah fenomena yang terjadi sehingga mereka dapat adil sejak di alam pikiran.

Seharusnya politik pemuda hari ini menjadi trend posistif, misalnya di Amerika Serikat (AS) di Barack Obama mampu mengalahkan 44 politisi senior John McCain dan terpilih menjadi Presiden AS sebagai kalangan muda. Di Negara tetangga  Malaysia pun sama Presiden Mahatir mengangkat salah satu Mentrinya dikalangan anak muda karena sebagai bentuk representatif dikalangan muda, begitu juga Dmitri Anatoljevitsj Medvedev di usianya yang terbilang muda (42 tahun) sukses menggantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia.

Sebagai kalangan milenial fenomena Pemilihan Presiden (PILPRES) 2019 harus dihadapi dengan sikap yang inklusif dan moderat. Inklusif disini diartikan sebagai bentuk keterbukaan diri dan melek terhadap politik mulai dari informasi yang masuk – baik itu berasal dari media, tokoh, orang-orang tua, serta kerabat-kerabat dan lain sebagainya. Namun dalam proses inkulisif ini tidak mesti dijadikan ijtihad pilihan tetapi adalah beruapa penerimaan masukan-masukan positif diberbagai kalangan. Gunanya adalah mempertimbangkan dimana peluang-peluang besar yang memberikan ruang-ruang ekspresi bagi kalangan muda.

Sedangkan, Moderat ini sebagai bentuk tidak terprovokasi oleh siapapun berbagai kalangan pendukung. Moderat ini memposisikan diri sebagai orang yang ditengah – yang lebih baik menjaga dari pada membuat konflik kalangan.  Dengan demikian kita dapat memasuki 2 oase kalangan pendukung dan merangkul mereka agar tidak berbuat berlebihan dalam proses pemilihan berlangsung dan masuk sebagai juri yang mendamaikan kelak.

Sehingga kita tidak perlu takut dengan Pemilihan Presiden (PILPRES)  2019 !!!